Etika dan Privasi Data

Materi ini merupakan komponen krusial dalam Teknologi Pendidikan, terutama di era di mana data siswa menjadi aset digital yang sangat berharga namun rentan disalahgunakan. Sebagai pendidik atau pengembang teknologi, memahami kerangka hukum dan etika adalah kewajiban profesional.

---

1. Kerangka Regulasi Perlindungan Data (Global & Lokal)

Memahami perbedaan regulasi sangat penting karena banyak platform EdTech yang digunakan di Indonesia berasal dari luar negeri (seperti Google Classroom atau Canvas) namun harus tunduk pada hukum lokal.

Regulasi	Lingkup	Fokus Utama
FERPA (AS)	Institusi Pendidikan di Amerika Serikat	Melindungi privasi catatan pendidikan siswa. Memberikan hak kepada orang tua/siswa untuk mengakses dan mengoreksi data.
GDPR (Uni Eropa)	Warga Uni Eropa (Berlaku Global)	Standar tertinggi dunia. Fokus pada hak untuk dilupakan, portabilitas data, dan persetujuan yang eksplisit serta jelas.
UU PDP No. 27/2022 (Indonesia)	Seluruh entitas di Indonesia	Mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi pidana/denda atas penyalahgunaan data pribadi.

UU PDP Indonesia: Poin Penting untuk Pendidik

Dalam konteks Indonesia (khususnya setelah implementasi penuh pasca masa transisi di akhir 2024), pengelola pendidikan wajib:

• Memiliki dasar hukum yang sah untuk memproses data siswa (biasanya berupa persetujuan).

• Menjamin keamanan data dari kebocoran.

• Menghapus data jika tujuan pemrosesan telah tercapai atau siswa menarik persetujuan.

---

2. Informed Consent dalam Penelitian Pendidikan

Dalam Educational Research (seperti penelitian skripsi atau pengembangan produk EdTech), Informed Consent bukan sekadar tanda tangan, melainkan proses komunikasi yang transparan.

Komponen Utama Informed Consent:

1. Transparency: Peneliti menjelaskan data apa yang diambil (misal: skor tes, log aktivitas di aplikasi, atau rekaman video).

2. Purpose: Mengapa data tersebut diperlukan dan bagaimana data tersebut akan dipublikasikan.

3. Voluntariness: Partisipasi harus sukarela tanpa ada paksaan atau pengaruh nilai akademik (terutama jika peneliti adalah dosen/guru siswa tersebut).

4. Right to Withdraw: Siswa memiliki hak untuk membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa sanksi apa pun.

5. Anonymity & Confidentiality: Bagaimana identitas siswa disamarkan agar tidak dapat dilacak oleh publik.

---

3. Hak Data Siswa (Student Data Rights)

Siswa (atau orang tua jika siswa masih di bawah umur) memiliki hak fundamental atas jejak digital mereka di platform pendidikan:

• Right to Access: Hak untuk mengetahui data apa saja yang disimpan oleh sekolah atau platform EdTech.

• Right to Rectification: Hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat (misalnya kesalahan input nilai atau identitas).

• Right to Erasure (Right to be Forgotten): Hak untuk meminta penghapusan data jika sudah tidak bersekolah di sana atau tidak lagi menggunakan aplikasi tersebut.

• Right to Data Portability: Hak untuk mendapatkan salinan data mereka dalam format yang mudah dipindahkan ke institusi lain.

• Right to Object to Automated Decision-Making: Siswa berhak keberatan jika keputusan penting (seperti kelulusan atau penempatan kelas) hanya ditentukan oleh algoritma/AI tanpa campur tangan manusia.

---

4. Etika dalam Penggunaan Data

Di luar hukum, ada tanggung jawab moral yang harus dipikul oleh praktisi teknologi pendidikan:

Data Minimization: Jangan mengambil data lebih dari yang dibutuhkan. Jika untuk absensi hanya butuh nama, jangan meminta akses ke lokasi GPS atau daftar kontak siswa.

• Algorithmic Bias: Waspada terhadap algoritma yang mungkin mendiskriminasi siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi atau kemampuan tertentu.

• Data Ownership: Menegaskan bahwa data siswa adalah milik siswa, bukan milik perusahaan penyedia platform.